Namun pada 2020 tersisa 180. Akhirnya tahun ini tuntas," ungkapnya, Selasa (31/8) Menurutnya, pembuatan perdes aset desa tersebut mengacu pada Perbup Nomor 48 Tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan aset desa. Aset-aset desa itu bisa berupa kekayaan asli desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDes, hibah, sumbangan atau yang sejenisnya. Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Kepala Desa kepada BPD dan Masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Penyelenggaraan Pembangunan, dibidang Pembinaan Kemasyarakatan dan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Bencana Darurat dan Mendesak Desa yang diselenggarakan selama Tahun Anggaran 2020 yang dimuat Selain itu, berita acara penghapusan aset desa ini juga merupakan bukti legal sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan aset desa yang dilakukan oleh Pengelola Aset Desa. Dan dalam pemeriksaan aset tersebut, ditemukan fakta bahwa aset inventaris milik desa mengalami kerusakan berat dan/atau sudah tidak dapat dipergunakan dalam urusan 2. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN SRAGI DESA KEDUNGJARAN PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NO 2 TAHUN 2017 TENTANG KESEHATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGJARAN Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban meningkatkan Derajat Kesehatan atas Masyarakat di Desanya. b. Pasar Desa. Pasal 8. (1) Penunjukan pengelolaan pasar desa serta susunan organisasinya di. tetapkan melalui keputusan Kepala Desa; (2) Penunjukan pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangkan aspek-aspek kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab serta profesionalisme. a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa yang meliputi: 1. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN; 2. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; a Usulan Kegiatan di desa yang belum tercantum di RPJMDesa. b Bencana nasional tahun 2020 yaitu Covid - 19. c Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. dst… 2 Terdapat penambahan usulan kegiatan pada tahun berikut: 1. Tahun anggaran 2019, terdapat penambahan kegiatan di bidang: I. Bidang Pemerintahan Desa 2. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) 5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 97); Dengan Kesepakatan Bersama : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MADURETNO Dan KEPALA DESA MADURETNO M E M U T U S K A N The basis of this study was on the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation no. 1 Year 2016 About Village Asset Management in Bakung Village, Ogan Ilir Regency. The village asset management is divided into three aspects: management and planning of village assets, utilization and security of village assets, and the elimination desa. Secara terpisah, aset desa termuat dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penglolaan Aset Desa, 2016). Perolehan aset desa yang bersumber dari kekayaan asli desa dan pemerolehan lainnya xWbdA.